Politik - Dominobet Politikus Partai Golkar. Bambang Soesatyo, mempredeksi pada di tahun 2016 pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan tetap gaduh seperti yang akan terjadi di pada tahun ini. Hal itu di sampingkan pada hari Rabu, 30 Desember 2015. Bambang berujar tentang sejumlah persoalan yang belum bisa di selesaikan pada tahun ini, bakal menjadi pemicu kegaduhan tahun depan, seperti isu reshuffle kabinet, Skandal Freeport, dualisme penggusuran Partai Golkar dan PPP yang berlarut - larut, serta desakan pencopotan Rini Soemarno.
Dengan kegaduhan yang di timbulkan saling serang antara menteri atau pembantu presiden sudah di prediksi akan tetap terjadi ke gaduhan.Perseteruan antara partai pendukung pemerintah yang terkait dengan kursi menteri pun menurut Bambang akan menambahkan ke gaduhan didalam politik era pemerintahan Jokowi. " Dengan masuknya PAN dan tidak mentutup kemungkinan akan disusul beberapa partai dari KMP lainnya, puncak kegaduhan akan terjadi ditahun 2016. Belum lagi akan terjadi kegaduhan didalam parlemen jika kelak Pansus Freeport benar-benar di gulirkan.
Selain itu, menurut Bambang, kegaduhan dari sisi ekonomi juga akan datang dari berbagai program didalam bantuan langsung Tunai dipada bulan Febuari - Maret 2016, yang jika tidak ditambahkan melalui APBN perubahan akan menimbulkan dengan masalah baru.
Semua kegaduhan itu akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses konsolidasi pemerintahan baru Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Selain faktor kegaduhan akibat ulah sejumlah tokoh, di tahun ini pun sarat masalah dan tantangan.
Selain terjadi kegaduhan dalam pemerintahan, menurut Bambang, ketidakpastian global juga menjadi penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Posisi rupiah mengalami tekanan terhadap sejumlah valuta utama dunia. "Terhitung sejak awal 2015 hingga pekan kedua September, depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sudah mencapai 15,87 persen.
Bambang menambahkan, terdapat pula dua faktor lokal yang ikut menekan ekonomi dalam negeri. Menurut Bambang, harga komoditas unggulan Indonesia dipasar internasional masih terlalu rendah. Selain itu, pemerintah juga gagal memaksimalkan didalam anggaran pendapatan dan belanja negara ( APBN ) sebagai motor pertumbuhan.Hal itu sudah ditandai dengan lambatnya penyerapan anggaran yang sepanjang tahun 2015.
